Hadir pada Hakordia 2022, Bupati Toba Promosikan F1H20

Tuesday, 6 December 2022 - 00:00

Disela-sela menghadiri kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Medan, Provinsi Sumatra Utara, Selasa (29/11/2022), Bupati Toba, Poltak Sitorus mengundang Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Gubsu Edy Rahmayadi, Kapoldasu Irjen. Pol. Panca Putra Simanjuntak dan para kepala daerah untuk mengunjungi Stand Pemkab Toba di Gedung Serbaguna Lapangan Astaka, Pancing, Kabupaten Deli Serdang.

Pada kesempatan ini, Bupati Poltak Sitorus dengan bersemangat mempromosikan ajang internasional boat race F1H20 pada 24-26 Februari 2023 mendatang.

Selain itu kepada Walikota Medan Bobby Nasution, Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan juga disampaikan secara langsung sembari memberikan stiker F1H2O.

“Mari, silakan datang pak, menyaksikan event internasional pertama F1H2O di Danau Toba, danau terbesar, danau hasil letusan vulkanik,” katanya mempromosikan.

Bupati Poltak Sitorus beserta para kepala daerah se- Wilayah I Daerah Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Acara ini dihadiri sejumlah kepala daerah di antaranya Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dan Wagub Sumbar Audy Zoinaldy, Forkopimda Sumut, Pimpinan OPD Pemprov, dan Kabupaten/Kota se-Sumut.

Kegiatan Road to Hakordia 2022 dibuka dengan pemukulan gondang sembilan oleh Gubernur Edy Rahmayadi dengan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata beserta kepala daerah yang hadir.

Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan survei penilaian integritas yang diadakan KPK RI pada kementerian, lembaga, instansi dan daerah memperoleh capaian rata-rata nasional sebesar 72%. Menurutnya hal ini cukup baik mengingat target nasional yang ditargetkan 70%.

Selain itu, Alexander mengatakan bahwa penurunan tingkat korupsi tergantung pada komitmen kepala daerahnya.

“Oleh sebab itu, komitmen kepala daerah terus kami bangun,” kata Alex.

Alexander menjelaskan, pemilihan Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Hakordia tidak terlepas dari catatan buruk tentang kasus korupsi di Sumatra Utara. Hal ini juga diikuti dengan semangat untuk menuntaskan perilaku korup sehingga Sumatera Utara menjadi provinsi yang terbebas dari kasus korupsi.

“Ada beberapa pertimbangan, salah satunya melihat dari catatan yang tidak baik. Ada 17 kepala daerah berperkara korupsi, 16 diantaranya ditangani KPK dan 1 oleh Kejaksaan. Ini tentu menjadi perhatian kami,” ujarnya.

Kedepan, kata Alexander, lewat kegiatan seperti ini diharapkan tidak ada lagi pameo-pameo yang membuat perilaku korupsi sebagai hal yang lumrah di Sumatera Utara. Justru sebaliknya, pameo-pameo tersebut harus dihapus lewat perilaku anti korupsi.

Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk terus mengawasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Sehingga kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut semakin baik dan kesejahteraan pun akan terwujud.

“Untuk itu bapak sering-sering datang kemari, jadi bapak hadir di sini, arahkan kami secara objektif dan kami akan berbuat yang terbaik agar dapat menyejahterakan rakyat kita,” kata Edy.

Selain itu, Edy merasa bangga lantaran dipilihnya Sumut sebagai Tuan Rumah Road to Hakordia wilayah I dan berharap melalui peringatan Hakordia ini menjadi pengingat untuk semua dan bukan hanya seremonial saja.

Selanjutnya Gubernur Edy bersama enam kepala daerah yang termasuk ke dalam wilayah I Korsupgah KPK menandatangani komitmen anti korupsi.

Komitmen tersebut berisikan poin yang diantaranya memimpin perubahan dan memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya kepada seluruh masyarakat dalam terang integritas dan tanpa suap, gratifikasi yang dianggap suap, pemerasan dan pungutan liar; mendukung sepenuhnya peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan tersedianya saluran dan mekanisme pengaduan masyarakat termasuk saluran pengaduan secara anonim, serta memimpin upaya pencegahan korupsi di masing-masing provinsi yang dipimpinan dan termonitor melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP), termasuk menolak dan mencegah korupsi di titik rawan korupsi.

Pada kesempatan ini juga, Pemprov Sumut meluncurkan Whistleblowing System. Program ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk pengaduan atau pelaporan tindak pidana korupsi di Pemprov Sumut. Aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan KPK RI.(MC Toba pkp)