Wabup Toba: Pengangkatan PPPK Tidak Bisa Secara Langsung

MC – Toba, – Wakil Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toba  akan bersinergi untuk menampung aspirasi tenaga honorer Kabupaten Toba yang sudah mengabdi selama lebih 10 tahun dan atau 5 tahun. Namun pengangkatannya menjadi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak bisa secara langsung.

Hal ini disebutkan Wabup Toba dalam rapat paripurna   DPRD Toba, Rabu (22/9/2021) di gedung DPRD Toba Jalan Sutomo Pagarbatu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara.

“Kami menyampaikan bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK harus melalui prosedur yang ditetapkan pada regulasi. Namun demikian Pemkab Toba dan DPRD akan bersinergi,” kata Wabup Tonny yang  mantan Wakil Ketua DPRD Toba ini.

Diterangkannya, untuk pengadaan PPPK berdasarkan pasal 96 ayat 2 Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 dan pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, disebutkan bahwa pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.

“Berdasarkan ketentuan ini, maka permohonan pengangkatan CPNS/PPPK secara langsung, tidak dapat dilakukan,” kata Wabup Tonny.

Disamping itu, tambahnya, bahwa jabatan yang dapat diisi oleh PPPK telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai perintah dengan perjanjian kerja yakni hanya terdapat 147 jenis jabatan saja.