PKS Pembangunan Infrastruktur Amenitas di Destinasi Wisata di Desa Hatulian, Laguboti Ditandatangani

MC – Toba, – Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pembangunan Infrastruktur Amenitas dengan desa wisata, Desa Ompu Raja Hatulian, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba.

PKS ini ditandai dengan penandatangan secara virtual antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, drh. Fredringko Tanggu Dendo SKM, MM dengan Kepala Desa Ompu Raja Hatulian, Sahat Hutajulu dan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPA) Kabupaten Toba, Henry Silalahi di Kantor Dinas PMDPPA, di Balige, Kamis (2/9/2021).

Acara penandatangan ini disaksikan Kepala Bidang PMD Henrrizon Hutabarat dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toba, Jhon Piter Silalahi.

Henry Silalahi menjelaskan, infrastruktur amenitas di Kabupaten Toba akan dibangun di 5 objek wisata, antara lain di Lintong Nihuta dan Tarabunga Kecamatan Tampahan, di Parparean I Porsea, di Pardomuan Ajibata dan di Ompu Raja Hatulian Laguboti.

Infrastruktur amenitas dimaksud berupa gazebo, jalan setapak, kios kuliner, toilet dan balai kesenian.

“Di Desa Ompu Raja Hatulian sendiri akan dibangun kios kuliner dengan dana Rp 300 juta dan Rp 600 juta bagi masing-masing 4 objek wisata lainnya dan perjanjiannya sudah ditandatangani sebelumnya,” kata Henry di kantornya di Balige, seusai acara.

Dengan terbangunnya fasilitas ini, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke objek-objek wisata itu nantinya diharapkan meningkat.

Karenanya kepala desa dan perangkat desa penerima pembangunan infrastruktur amenitas diminta serius melaksanakan pembangunannya sesuai spesifikasi kegiatan.

Hal ini dikatakan, karena pelaksanaan pembangunan infrastruktur amenitas yang didanai Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu, sistim swakelola dan dananya langsung ke ditransfer ke rekening desa.

Partisipasi masyarakat desa setempat juga sangat diharapkan untuk memelihara dan menjaganya dengan baik. Sebab begitu infrastruktur amenitas objek wisata selesai dibangun, fasilitas itu akan diserahkan pengelolaannya dan pemeliharaannya kepada desa bersangkutan.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata, Jhon Piter Silalahi mengaku dalam pembangunan itu pihaknya hanya bertindak sebagai pemantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur amenitas dimaksud.

“Kami dilibatkan menyaksikan penandatanganan ini karena kami akan terlibat dalam memantau pelaksanaan pembangunannya nantinya,” katanya.