Pelayanan Pendidikan Non Formal di Toba, Sesuai Juknis Permendikbud RI

MC – Toba, – Peningkatan layanan pendidikan non formal di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, berjalan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan  Pendidikan Kesetaraaan.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Natalia Silitonga, Senin (9/8/2021).

Menurut Natalia, Kabupaten Toba memiliki 2 unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 1 unit Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 287 warga belajar.

Unit Satuan Kegiatan Belajar (SKB) yang berada di Kecamatan Porsea memiliki 138 warga belajar dengan rincian sebanyak 29 warga belajar pada paket A, 20 warga belajar pada paket B dan 89 warga belajar pada paket C.

Sementara itu 2 lembaga swasta, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yakni PKBM Paparozti memiliki 23 warga belajar dipaket B dan 105 warga belajar dipaket C, sementara PKBM lainnya yakni PKBM Habornas memiliki 21 warga belajar pada paket C.

“Terkait besaran alokasi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan itu terinci sesuai juknis masing-masing sebesar Rp1.300.000 untuk paket A, untuk paket B sebesar Rp1.500.000 dan untuk paket C sebesar Rp1.800.000 bagi setiap peserta didik untuk setiap tahunnya,” sebut Natalia menerangkan.

Untuk pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran, lanjutnya, pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan pemenuhan administrasi satuan pendidikan, menggunakan Dana Bantuan Operasi Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan sesuai dengan ketentuan juknis.

“Dalam hal alokasi besaran dana BOP Keseteraan yang diterima satuan pendidikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan satuan pendidikan yang telah direncanakan, maka pembiayaan Dana BOP Kesetaraan mengutamakan kebutuhan prioritas satuan pendidikan,” pungkas Natalia.