Menteri LHK Ungkap Kemajuan Dalam Penanganan Masalah Hutan Adat dan Pencemaran di Danau Toba

Jakarta, InfoPublik – Penyelesaiaan permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah di lingkungan Danau Toba dipastikan terus mengalami kemajuan dan berjalan sesuai koridor tahapan atau prosedur kerja yang digariskan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya, menjelaskan pihaknya telah menerbitkan lima Surat Keputusan (SK) Pencadangan Hutan Adat untuk wilayah adat Bius Buntu Raja, Golat Simbolon, Huta Sigalapang, Nagahulambu dan Tombak Haminjon, dengan luas total 7.551 hektare (Ha) berdasarkan kelengkapan data dan informasi serta kemajuan telaahan yang dilakukan.

“Selanjutnya juga saat ini tengah disiapkan konsep SK Menteri LHK tentang Pencadangan Hutan adat bagi 18 wilayah Masyarakat Hutan Adat, yang terletak di Kabupaten Toba (enam lokasi), Kabupaten Tapanuli Utara (10 lokasi) serta lintas Kabupaten (Toba dan Tapanuli Utara) sebanyak dua lokasi,” kata Menteri LHK dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik terkait Rapat Pimpinan Kementerian LHK di Jakarta pada R abu (25/8/2021).

Lebih lanjut Menteri LHK menjelaskan, penerbitan SK Pencadangan Hutan Adat di sekitar Danau Toba ini adalah jawaban atas usulan Hutan Adat yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang berjumlah 31 lokasi dengan total luas 43.068 Ha.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, seluas 18.961 Ha (sekitar 44 persen) berada di dalam areal kerja PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dan 24.107 Ha (sekitar 56 persen) berada di luar areal kerja PT. TPL.

“Tim Terpadu Penanganan Hutan Adat agar mulai disiapkan untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan. Kegiatan verifikasi diprioritaskan pada areal Hutan Adat yang telah tercantum dalam SK Pencadangan Hutan Adat, maupun terhadap areal usulan Hutan Adat yang akan diterbitkan SK Pencadangannya,” jelas dia.

Menteri LHK minta agar Tim Terpadu tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku wilayah baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, serta kalangan akademisi, yang didampingi Wakil Menteri LHK.

Pimpinan Tim Kerja Danau Toba juga diminta untuk segera kembali ke lapangan setelah tinjauan akhir Mei lalu untuk melaporkan berbagai perkembangan yang sudah terjadi.

Sementara itu, Menteri LHK mengatakan telah menerbitkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TPL sesuai Keputusan Nomor SK.5087/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2021 terkait penanganan pencemaran limbah industri di lingkungan Danau Toba pada 3 Agustus 2021.

Menurutnya PT. TPL telah menyampaikan Laporan Kemajuan Pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah ,sebagaimana dimuat dalam surat PT Toba Pulp Lestari Nomor 501/TPL-P/VIII/21 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor 520/TPL-P/VIII/21 tanggal 16 Agustus 2021.

“Saya minta agar 42 dari 58 item temuan sanksi administratif yang belum ditindaklanjuti oleh PT. TPL agar terus dimonitor dan diupayakan percepatan penyelesaiannya. Terhadap pemenuhan sanksi menurut laporan dan catatan perusahaan agar betul-betul diteliti, dan Tim Kerja serta tim Gakkum KLHK harus tetap rigid dan tidak ada kompromi,” tegas dia.

Selain itu, Menteri LHK juga meminta agar sanksi untuk audit lingkungan PT. TPL harus segera dilaksanakan dengan sebelumnya memanggi pemimpin perusahaan untuk dilakukan pemberitahuan.

(Sumber: https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/558851/menteri-lhk-ungkap-kemajuan-dalam-penanganan-masalah-hutan-adat-dan-pencemaran-di-danau-toba )