DPRD Kabupaten Toba Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses II Tahun 2022

Hasil reses kedua Tahun 2022, DPRD Kabupaten Toba ini tentunya akan menjadi perhatian dari eksekutif, sebagai bahan evaluasi Pemerintahan Kabupaten Toba untuk memperbaiki kerja ke depannya, dan perumusan rencana kerja Pemkab Toba untuk mewujudkan visi dan misi Toba Unggul dan Bersinar.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Toba, Tonny M.Simanjuntak saat membacakan kata sambutan Bupati Toba dalam Rapat Paripurna penyampaian hasil reses II DPRD Kabupaten Toba Tahun 2022, di gedung DPRD, Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara, Senin (12/9/2022).

Dikatakan bahwa masa reses kedua ini adalah penjaringan dan penampungan apirasi masyarakat dengan turun langsung untuk berdiskusi dengan konstituen yang berlangsung pada tanggal 5-6 September 2022 .

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa reses ini adalah agenda berkala sebagai tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” kata Wabup Tonny.

Ia mengucapkan terima kasih dan berharap dengan penyampaian hasil reses kedua ini akan semakin mempererat hubungan dengan membangun komitmen yang lebih baik .

“Mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan Toba yang lebih baik,” tandas Wabup Tonny.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Toba Effendi S. P Napitupulu dan dua wakilnya Candrow Manurung serta Mangatas Silaen ini intinya penyampaian hasil reses dari 5 wilayah daerah pemilihan (Dapil).

Diawali dengan anggota DPRD Toba Boy A. Simangunsong sebagai jurubicara Dapil I meliputi wilayah Kecamatan Balige, dan Tampahan) menyampaikan beberapa hal diantaranya agar Dinas Kesehatan diharapkan memberikan perhatian terhadap penanganan stunting di desa, pendataan stunting agar dilakukan secara berkala dan data stunting agar di-update .

Kemudian terkait harga BBM, diharapkan agar OPD terkait dapat melakukan koordinasi tentang kenaikan tarif angkutan umum dan melakukan sosialisasi terkait tarif tersebut.

Kedua, Tomson Manurung (Dapil II Uluan, Bonatua Lunasi, Lumbanjulu, dan Ajibata) menyampaikan diantaranya usul perbaikan jalan di Kecamatan Uluan, normalisasi Sungai Siarsik Arsik di Desa Pasar Lumbanjulu.

Ketiga, Henry Tambunan (Dapil III Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantar Narumonda, dan Parmaksian) menyampaikan diantaranya rehabilitasi bendungan Aek Mandosi Lumban Butarbutar di Desa Patane II untuk mengairi persawahan 100 Ha, dan masalah blank spot di Desa Amborgang.

Keempat, Gumontan Pasaribu (Dapil IV Habinsaran, Borbor, Nassau) menyampaikan diantaranya di Kecamatan Habinsaran ada jalan putus di Lumban Pinasa dan jalan di Bulu Duri, jalan di Huta Ginjang banyak air tergenang kalau musim hujan dimohon agar dinas terkait dapat memperbaikinya. Lalu dalam bidang pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Pemkab Toba juga harus memperhatikan dan segera menetapkan pejabat defenitif di lingkungan Dinas Pendidikan karena sampai saat ini masih banyak yang masih Pelaksana Tugas (PLT).

Terakhir yang kelima, Diama Aruan (Dapil V Laguboti, Sigumpar, dan Silaen) menyampaikan diantaranya jalan di Kota Laguboti yaitu jalan Simpang Tiga dan Simpang Empat menuju Perumahan Korpri sangat memprihatikan, jalan dari Silimbat menuju Habornas juga sangat memprihatikan. Pemkab Toba agar melobi ke Dinas PU di tingkat Provinsi dan Kementerian karena gudangnya pejabat tersebut berasal dari Kecamatan Silaen.

Sebelum menutup rapat, Ketua DPRD Effendi S.P Napitupulu menyampaikan ada beberapa ruas jalan K1 di daerah dapil 3, Desa Amborgang kalau bisa anggaran 2023 mendapatkan perhatian Amborgang – Lumban Lobu dari arah Nalela yang “terputus jalan hotmixnya.”

Kemudian soal harga gabah agar pemerintah kabupaten pro aktif untuk menentukan harga eceran terendah dengan membentuk perusahaan daerah (Perusda) sesuai Perda No 7 Tahun 2008 tetapi 2016 yang seingatnya sudah pernah dibahas namun tidak mendapatkan persetujuan Pemerintah Provinsi.

Ia meminta agar menitikberatkan pembentukan Perusda ini.

“Disini peluang kita untuk menentukan harga gabah dari petani. Informasinya kalau ke tengkulak Rp 50-60 Ribu per Kaleng padahal masih bisa dijual Harga Rp.80 Ribu,” katanya.

“Kelangkaan pupuk sama pada periode lalu tidak ada penyelesaian. Petani mau membeli pupuk non subsidi kalau harga gabah di kisaran Rp. 70 Ribu,” sambungnya sembari mengingatkan peran serta Pemkab akan Perusda ini, karena tidak mungkin pemerintah berurusan ke pihak ketiga.

Berikutnya agar Laporan corporate social responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan di Toba setiap tahun disampaikan ke DPRD.

Selanjutnya ada usul masukan dari anggota DPRD St. Sabaruddin Tambunan agar memperhatikan dan membantu petani dalam mendapatkan BBM Solar untuk kebutuhan alat mesin pertanian.

Turut hadir Sekdakab Toba Augus Sitorus, para pimpinan OPD, Camat se-Kabupaten Toba. (MC Toba)

website - sekabet -

Sağlık Makaleleri