Pemkab Toba Akan Sisir Seluruh Perusahaan Pengoptimalan Jamsostek

MC – Toba, – Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Tenaga Kerja setempat akan mengoptimalkan Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Joni Hutajulu di ruang kerjanya, Kamis (9/9/2021).

Menurut Joni, terkait Inpres tersebut, ia sudah berkordinasi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Toba dan sedang menyusun rencana untuk menyisir seluruh unit usaha atau perusahaan dalam pengoptimalan pelaksanaan Program Jamsostek ini.

“Kami berharap setiap perusahaan agar kiranya mengoptimalkan program Jamsostek pada unit usaha masing sesuai Instruksi Presiden RI tersebut.Sehingga hak-hak para pekerja berjalan dengan baik secara tranparansi, “sebut Joni Hutajulu.

Kepala BPJS Toba Hendrik Manullang mengatakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari dua bagian kepesertaan yakni kepesertaan penerima upah tetap dan peserta bukan penerima upah tetap.

“Selain pekerja di perusahaan, masyarakat umum yang bekerja sebagai petani, nelayan dan pekerja informal dapat menjadi peserta dan mendapat klaim kematian sebesar Rp. 42 Juta dengan iuran Rp. 16.800 per bulan,” kata Hendrik.

Diperoleh keterangan Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing, dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek.

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh mengimplementasikan program Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut.