Fraksi-Fraksi DPRD Toba Sampaikan Kritik di Paripurna RPJMD dan Raperda

MC – Toba, – Pandangan Umum Fraksi Paripurna DPRD Kabupaten Toba tentang Pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Raperda tentang LKPD APBD Tahun 2020 mengkritisi sistem penganggaran supaya lebih efektif dan lebih adil, Kamis (19/8/2021) di Gedung DPRD Toba di Balige.

Fraksi Golkar melalui juru bicara Betman Sitorus menekankan supaya pemerintah daerah lebih agresif akan pertanian tidak fokus pada satu sektor yakni jagung, namun juga perlu diperhatikan peternakan dan perikanan yang mampu mendongkrak peningkatan ekonomi dibarengi ketersediaan data yang aktual.

“Bagaimana cara pemerintah untuk merealisasikan data base lebih diketahui oleh masyarakat luas. Kami harapkan nanti seluruh program tidak ada diluar RPJMD,” ujarnya.

Fraksi Nasdem melalui Boy Antoni Simangunsong mengatakan supaya pemerintah dapat menjelaskan secara rinci adanya kenaikan pendapatan sebesar 17% serta kendala dihadapi mengapa dana DAK tidak meningkat signifikan dan dana bansos kemana saja.

“Kami juga mendengar banyak simpang siur masyarakat penerima bansos banyak orang kaya dan diharapkan seluruh anggaran dana bansos dibuat secara rinci,” ucapnya, juga mempertanyakan banyaknya Silpa Tahun 2020.

Ditambahkan Boy Antoni Simangunsong program penanaman jagung di areal persawahan sangat tidak tepat karena menurunkan hasil produksi padi sebagai komoditi unggulan.

“Harusnya bisa mencarikan solusi areal mana dijadikan sebagai lahan bukan justru membuat lahan persawahan menjadi lahan kering,” ucapnya, juga menyebut bentuk pembangunan masih banyak kesenjangan karena fokus di kota sementara di desa semakin ditinggal.

Fraksi PDIP dan PKPI oleh Frans Hendrik Tambunan menyebut supaya pemerintah daerah lebih mampu meningkatkan PAD melalui Galian C yang saat ini banyak tapi tidak berdampak pada pendapatan.

“Pemkab harusnya memperhatikan PAD lebih baik dibantu untuk mendapatkan ijin daripada ilegal dan hasilnya ada bagi daerah,”ucapnya.

Fraksi Demokrat oleh Hisar Hutagaol menyampaikan supaya pemerintah daerah mampu bekerja sehingga serapan anggaran tidak terkesan lamban.

“Tambahnya pendapatan dari retribusi perlu diperhatikan serta dana transfer saat ini mengalami penurunan,”terangnya.

Fraksi PKB oleh Diama Aruan menyarankan Program Tarhilala supaya tidak disosialisasikan lebih karena masyarakat berharap adalah eksen atau tindakan bukan berharap.

“Program itu cukup bagus namun perlu kita sikapi hal itu menjadi dilema sebagai pemerintah,”ucapnya, dan berharap pemerintah daerah supaya pokus akan Toba Unggul dan Bersinar.

Pimpinan Paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Toba Effendi P Napitupulu didampingi Wakil Ketua, Canrow Manurung dan Mangatas Silaen menyampaikan Paripurna akan berlanjut untuk mendengar nota jawaban dari pemerintah daerah.

“Paripurna diskors besok Jumat (20/8/2021) dilanjut mendengar nota jawaban dari Bupati,” katanya menutup sidang.